PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEGIATAN INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (Studi Di Kabupaten Ketapang)

The efforts made by the local government Ketapang to address wastewater discharge into the environment of industrial activities, such as: improving the quality and quantity PPLHD, provide oversight for funds to support operations, improve the supporting infrastructure, conduct regular monitoring, planning preparing local regulations , and introduced a system of "Reward and Punishment" fairly and firmly and konsisten.Rekomendasi given are local governments need to improve the quantity and quality of supervision (human resources), infrastructure and funding. Enforce the rules in the field of the environment is one of the tasks that must be performed by PPLHD, for it was against the companies that have violated the provisions of environmental management particularly in the management of wastewater provisions shall apply sanctions in accordance with applicable regulations. Local governments must immediately prepare Ketapang local regulations regarding the disposal of liquid waste permit, in order to overcome the number of industrial companies that dispose of industrial waste into the environment are potential environmental pollution.Key words : Liquid Waste waster, SupervisionAbstrakUpaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, merencanakan menyusun peraturan daerah, dan menerapkan sistem ”Reward dan Punishment” secara adil dan tegas serta konsisten.Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup ...