PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENJALIN IDENTITAS DAN DEMOKRASI DI ERA GLOBALISASI

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi peserta didik untuk mendukung terwujudnya warga negara yang cerdas, terampil, dan handal yang sadar akan hak dan kewajibannya. Berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945) selaras dengan ilmu pengetahuan dan profesi. Pendidikan Kewarganegaraan juga menyikapi keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). MPK merupakan program pendidikan nilai yang dilaksanakan di perguruan tinggi melalui proses pendidikan yang menurut Pancasila merupakan contoh bagi pengembangan jati diri dan kepribadian peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan dipraktikkan di hampir semua negara di dunia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendidik warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan informasi tentang bagaimana proses berbangsa dan bernegara yang berkonstitusional, bagaimana hubungan antara negara dan warga negara terbentuk, bagaimana Indonesia berdemokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, pandangan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasionalisme Indonesia, dan integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara, terutama negara yang masih relatif muda. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan setiap negara. Visi atau misi multikulturalisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang mencerminkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.