Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Alat bukti elektronik merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan era modernisasi yang implikasinya ekuivalen dengan perkembangan hukum di lndonesia. Pengaturan alat bukti elekronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum di lndonesia khususnya dalam sistem hukum pidana belum diatur oleh lex generalis yaitu KUHAP namun Alat bukti elektronik baru dikenalkan dan dijelaskan secara spesifik oleh UU ITE sebagai lex specialis. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengkaji ratio legis pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perundangundangan dan menganalisis ratio decidendi putusan pengadilan dalam rangka penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.