HAK ASASI MANUSIA DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA DARI STATUS DAGANG 'MFN' (Most Favoured Nations)MENJADI PNTR (Permanent Normal Trade Relations) PERIODE 1989-2000

Pasca Tragedi Tianamnent 1989, kebijakan luar negeri AS terhadap Cina selalu ditandai oleh adanya pengaitan antara status dagang dengan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Cina. AS selalu menjadikan perbaikan kondisi HAM Cina sebagai syarat bagi penetapan status dagangnya. Seiring dengan meningkatnya kapabilitas ekonomi Cina serta penurunan kapabilitas ekonomi AS, maka kebijakan HAM menjadi disubordinasikan dibawab kebijakan ekonomiperdagangan. Pada tahun 2000, AS mengeluarkan kebijakan tentang penetapan status dagang PNTR (permanent Normal Trade Relations) yang berifat permanen. Kebijakan ini merupakan perubahan terhadap status dagang MFN (MOlt! Favoured Nations) yang bersifat annual review. Babkan dalam perubahan status dagang dari MFN menjadi PNTR ini, AS masih mengaitkan antara status dagang dengan kondisi HAM di Cina. Selama periode status MFN sampai ditetapkannya status PNTR, perhatian AS terbadap kondisi HAM Cina mengalami pergeseran dan penurunan. Dengan ditetapkannya status PNTR berarti AS bergeser dati pendekatan unilateral ke multilateral dalam usahanya mengatasi dua bidang pennasalahan nya dengan Cina yang dianggap sebagai sumber ancaman ekonomi bagi AS, yaitu bidang HAM dan perdagangan. Sedangkan penurunan yang dimaksud adalah AStidak lagi secara langsung dan sendirian dalam mengecam dan menindak pelanggaran HAM di Cina serta permasalahan dagangnya dengan Cina. Status PNTR Cina merupakan upaya AS untuk membawa Cina kedalam sistem masyarakat dan aturan global. Dengan demikian AS lebih memiliki kekuatan internasional daJam mengatasi permasalahannya dengan Cina.