Penerapan pasal 2 Huruf C Undang-undang Cipta Kerja tentang Asas Kemudahan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mengalami transformasi. Salah satu kemajuan digital yang signifikan adalah evolusi sistem perizinan berusaha, yang mengalami perubahan revolusioner dengan diperkenalkannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Hal ini dikarenakan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan faktor yang sangat diinginkan oleh para pengusaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan sejumlah kemudahan perizinan berusaha, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, entitas pemerintah yang memainkan peran dalam mengelola dan mengorganisir sistem tersebut ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dan Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berjalan dengan ...